ABSTRAK Di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pelayanan kesehatan tidak lagi terpusat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, namun pelayanan kesehatan harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medisnya. Hal itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyediaan obat di fasilitas kesehatan dilaksanakan dengan mengacu kepada perubahan sistem pembiayaan Formularium Nasional (Fornas) dan harga obat yang tercantum dalam Katalog Elektronik (e- catalogue). Pada dasarnya tujuan dilakukannya pemesanan melalui sistem katalog elektronik untuk memudahkan sarana fasilitas kesehatan dan apotek jejaring yang bekerja sama dalam pengelolaan ketersediaan obat Program Rujuk Balik (PRB). Akan tetapi, pada kenyataannya apotek jejaring yang bekerja sama masih banyak yang belum bisa melakukan pemesanan dan menyebabkan kekosongan obat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengelolaan ketersediaan obat PRB pada apotek jejaring di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literature review dengan menggunakan beberapa sumber jurnal atau artikel yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Proses pencarian literatur jurnal melalui electronic based yang terindeks seperti Google Scholar (n=72) dan Crossref (n=116). Berdasarkan tinjauan artikel diperoleh hasil bahwa tidak meratanya sosialisasi tentang pelaksanaan pemesanan melalui e-purchasing menimbulkan ketidakpahaman staff dalam melakukan pemesanan obat, adanya ketidaksesuaian regulasi peraturan dari BPJS Kesehatan yang tidak tersosialisasi secara merata menyebakan kerugian pada apotek karena banyak klaim obat yang tidak terima oleh BPJS Kesehatan. Simpulan pada artikel yang ditinjau adalah masalah yang sering terjadi yaitu proses manajemen pengelolaan ketersediaan obat. Tidak optimalnya pengadaan obat melalui e-purchasing berimbas pada keberlangsungan PRB yang memerlukan jaminan tersedianya obat di apotek jejaring.